Kajian Series #01: Islam Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Kajian Series1

Jakarta, PPI-UNAS. Pusat Pengajian Islam Universitas Nasional kembali mengadakan diskusi kajian series politik yang berlangsung di Ruang Seminar Lantai 3, Kampus Unas, Jakarta. Diskusi kali ini membahas tema “Islam Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia” dengan menghadirkan pembicara: Drs. Hari Zamhari, M.Si, Dosen Prodi Ilmu Politik Universitas Nasional dan Dr. Alfan Alfian, Direktur Akbar Tanjung Institut, serta Hendra Saragih, M.Si, sebagai moderator diskusi.

Diskusi dimulai dengan pembahasan mengenai konsep Islam politik, yaitu sebuah produk dari ide yang mencampurkan antara kepolitikan yang bersifat duniawi dengan kesakralan agama (Tuhan). Fenomena Politik Islam mulai semakin hidup ketika Indonesia mengalami era reformasi di tahun 1998 yang memberi ruang kebebasan bagi masyarakat untuk mengekspresikan dan memasukan ide-ide konsep politik Islam ke dalam sistem politik Indonesia.

kajian series2

“Bagi sebagian kalangan, fenomena Islam Politik dianggap sesuatu yang baru dan bahkan mengagetkan, karena pada era Orde Baru masyarakat selalu dicekoki pada konsep pemisahan antara agama dan politik. Padahal Islam tidak mengenal pemisahan tersebut. Era reformasi menjadi sebuah momentum terjadinya repolitisasi Islam Politik di Indonesia seperti yang terjadi pada tahun 1950-an.” jelas Hari Zamhari.

 

Ditambahkan Hari, sebagai sebuah fenomena Islam Politik merupakan sebuah fakta yang perlu diterima dan tidak perlu menjadi sebuah polemik yang menakutkan. Gerakan 212 yang selama ini dianggap sebagai roda penggerak dari Islam Politik di Indonesia sebetulnya juga tidak memaksakan terhadi perubahan yang drastis terhadap idelogi ataupun struktur politik formal dalam demokrasi Indonesia.

“Buktinya, setelah Anies Baswedan terpilih menjadi gubernur tidak ada agenda politik yang didesakkan oleh kelompok gerakan 212, mereka sudah cukup puas dengan tatanan kehidupan Jakarta yang terbebas dari narkoba, kemaksiatan dan miras, dan Anies sudah dianggap memenuhi harapan mereka dengan beberapa kebijakan yang dianggap pro-rakyat yang dinilai sejalan dengan cita-cita dari FPI-sebagai inisiator dari gerakan ini,” jelasnya.

Meski demikian, menurut Hari, Islam politik tetap mempunyai potensi untuk tumbuh dalam demokrasi Indonesia di masa depan asalkan ada upaya yang dilakukan para elit politik.

Para elit politik dan organisasi kemasyarakat yang selama ini menjadi panutan umat Islam perlu melakukan dialog dan tidak lagi terlalu memitoskan ideologi yang selama ini digunakan sebagai alat untuk membodoh-bodohi basis masa pendukungnya.

“Politikus dari kalangan organisasi kemasyarakat berbasis Islam perlu melakukan dialog untuk merumuskan strategi yang lebih matang jika ingin mendorong Islam politik berkembang di Indonesia. Jika tidak, maka potensi hanya sekedar alat untuk meraup suara di dalam pemilihan, dan kemudian prinsip-prinsip politik atau atau kekuatan Islam akan ditinggalkan begitu saja.” ujar Hari.

Afnan Alfian menambahkan, secara matematis Islam politik di Indonesia masih memiliki kekuatan dalam demokrasi Indonesia, namun tidak lagi sekuat di era tahun 1950an. Hal ini terlihat dari merosotnya perolehan suara dalam pemilu yang hanya mencapai 30,5% dibandingkan dengan pemilu tahun 1955 yang mencapai 43%.

Menurut Afnan ada tiga faktor yang menyebabkan mengapa perolehan suara ini partai Islam semakin menurun, meskipun umat Islam merupakan kelompok mayoritas di Indonesia. Pertama, krisis ketokohan. Saat ini tidak ada tokoh dari partai Islam dimana aura ketokohannya mampu terkuantifikasi melebihi harapan pemilih Islam yang luas. Kedua, partai-partai Islam rentan mengalami perpecahan, seperti yang dialami oleh PKS, PKB dan PPP. Ketiga, semakin tajamnya pragtisme politik-termasuk di dalamnya konteks politik uang dalam pemilu.

Meski secara politik formal kekuatan Islam politik tidak mendominasi dalam demokrasi di Indonesia, Afnan melihat kekuatan Islam Politik non-formal seperti organisasi kemasyarakatan dan tokoh-tokoh politik Islam tetap memiliki peranan yang penting dan turut berdinamika dalam politik Indonesia.

kajianseries3

 

Bagikan Artikel

Recent Posts

NEWS & EVENTS

Membumikan Perjanjian Al-Mizan

Para ulama, cendekiawan, dan aktivis lingkungan muslim baru saja melahirkan Perjanjian Al-Mizan. Upaya menjaga masa depan bumi dan peradaban. Koran Tempo, Senin, 18 Maret 2024

Read More »