PPI Unas dan ISDS Adakan Diskusi Publik Terbuka

ppi-unas-isds-diskusi-publik

DirJen Potensi Pertahanan Nasional menjelaskan dinamika lingkungan strategis dan fenomena globalisasi yang bertaut dengan berbagai perubahan dalam negeri terutama sejak proses reformasi, menjanjikan peluang sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia.

Jakarta (UNAS) – Mendekati ulang tahun ke-13 reformasi demokrasi Indonesia, tentunya akan banyak pertanyaan mengenai buah dari perubahan tersebut. Bicara mengenai demokrasi, Pusat Pengkajian Islam (PPI) Universitas Nasional bersama Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) menggelar diskusi publik terbuka.

Diskusi bertema “Stabilitas dan Integrasi Nasional Dalam Pelembagaan Demokrasi di Indonesia” tersebut diadakan di Aula Blok I Lantai 4, Selasa (5/4). Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur ISDS, Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, DITJEN KESBANGPOL, Kementrian Pertahanan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Ketua PPI, dan seluruh civitas Unas dari kalangan dosen, karyawan dan mahasiswa.

“Kegiatan ini merupakan diskusi yang sifatnya panel dan langsung, nantinya kita akan lihat bersama pembicaraan mengenai tema yang sudah disajikan. Diharapkan seluruh peserta mampu berperan aktif dalam diskusi panel ini,” ungkap Ketua PPI Unas, Drs. Muklis Dasuki, M.Ed.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, hadir sebagai nara sumber, Anggota DPR RI, Fadli Zon, M. Sc., Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unas, Dr. TB. Massa Djafar, dan Mantan Wakil Ketua Komisi III, Dr. Taufikurrahman Saleh, S. H., M. Si.

Sebelum diskusi panel ini dilakukan, terdapat beberapa pidato arahan yang disampaikan oleh DirJen Potensi Pertahanan Nasional, Pos M. Hutabarat, Ph.D, diwakili oleh Dr. Santoso. Dalam pidatonya, ia mengangkat tema “Peran dan Kedudukan Komponen Bangsa dalam Pertahanan Negara”. Ia menjelaskan dinamika lingkungan strategis dan fenomena globalisasi yang bertaut dengan berbagai perubahan dalam negeri terutama sejak proses reformasi, menjanjikan peluang sekaligus tantangan bagi bangsa Indonesia, termasuk di bidang pertahanan negara.

Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap persepsi ancaman pertahanan negara dan menuntut adanya pergeseran paradigma pertahanan untuk menyesuaikan dengan berbagai perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, maka pembangunan pertahanan Indonesia baik militer maupun nirmiliter harus dilaksanakan secara serempak, sehingga menghasilkan suatu kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang memiliki efek penangkalan dalam menjaga eksistensi dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), imbuhnya.

Selain pidato arahan tersebut, juga terdapat pidato kunci yang disampaikan oleh KEMENDAGRI, Budi Prasetya, S. H., M. M. pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan tiga pemikiran demokrasi ideologi klasikal. Menurutnya, teori demokrasi itu harus memaparkan bagaimana memberikan kesempatan kepada rakyat dalam beraspirasi.

Puncak dari rangkaian tersebut adalah diskusi terbuka. Masing – masing panelis menjelaskan pandangannya tentang demokrasi di Indonesia saat ini. Fadli mengungkapkan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah penghianatan elite yang dilakukan oleh lembaga – lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sementara itu, Taufiq menegaskan dari segi aspek kestabilan, sebuah negara dapat dikatakan makmur andaikata memiliki wiraswasta minimal dua persen. Sedangkan Indonesia sendiri sedikitpun belum mencapai satu persennya. Solusi kedepan yang diberikannya adalah pemerintah harus merestrukturalisasi kembali strategi dari demokrasi ini.

Pada kesempatan yang sama, TB Massa memaparkan bahwa demokrasi bukan satu – satunya model yang memberikan jalan keluar untuk permasalahan di Indonesia, demokrasi disini hanya merupakan alat saja. Ia menambahkan, dengan melihat situasi saat ini pemerintah harus segera meresensi sistem demokrasi yand telah dibangun.

Menanggapi penjelasan para panelis ini, mahasiswa politik Universitas Paramadina, M. Ridwan mengungkapkan bahwa kegagalan sistem yang digunakan oleh Indonesia merupakan bentuk kegagalan secara ideologi, karena ideologi bangsa kita sendiri tidak pernah diturunkan dalam teorinya. Selain itu, mahasiswa FISIP Unas, Erni mempertanyakan tentang mahalnya demokrasi yang berakibat timbulnya korupsi di Indonesia.

Sebagai jawaban atas tanggapan dan pertanyaan mahasiswa tersebut, Fadli menekankan bahwa penghianatan elite yang terjadi di Indonesia ini tidak memperdulikan nasib rakyat. Ia menambahkan bahwa rakyat mati setelah adanya pemilu, karena yang ada hanyalah persekongkolan yang terjadi antara lembaga yudikatif, legislative dan eksekutif di Indonesia.

Sumber